BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR.
AJUN.OR.ID–Respons cepat dan sigap Polresta Balikpapan dalam menindaklanjuti pemberitaan media online terkait maraknya jual beli pasir hasil tambang ilegal di wilayah setempat patut diapresiasi. Langkah tegas kepolisian ini membuktikan bahwa saluran aspirasi publik melalui pers tetap menjadi instrumen vital dalam pengawasan sosial, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegak hukum.
Ketua Umum Asosiasi Jurnal Nusantara DPP AJUN, Hariadi Talli, menyambut baik kinerja Polresta Balikpapan yang tidak membiarkan laporan warga menguap begitu saja. Menurutnya, kecepatan tindakan aparat setelah informasi terekspos di media siber memberikan sinyal positif bahwa kepolisian serius dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi sumber daya alam dari eksploitasi liar.
“Kami mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Timur, khususnya Polresta Balikpapan, yang telah merespons laporan media dengan cepat dan terukur. Hal ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa penegak hukum tidak akan tinggal diam. Kepercayaan publik dibangun bukan dari janji, melainkan dari aksi nyata yang sesuai prosedur,” ujar Hariadi Talli.
Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk menyelesaikan perkara hingga ke akar permasalahan. Hariadi menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada tahap penyidikan semata. Proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku pertambangan ilegal maupun pihak yang menampung atau memperdagangkan material tanpa legalitas.
“Dugaan usaha yang menerima material dari tambang ilegal seyogyanya diproses secara hukum yang berlaku. Ini tidak bisa dibiarkan karena dampaknya bersifat sistemik: merusak lingkungan, merugikan keuangan negara, dan mengancam keselamatan warga akibat risiko erosi serta banjir,” tegasnya.
Penegakan hukum dalam kasus pertambangan ilegal bukan sekadar masalah pidana biasa, melainkan upaya penyelamatan ekosistem dan masa depan generasi mendatang. Polresta Balikpapan diharapkan dapat menjadikan kasus ini sebagai preseden baik bahwa kolaborasi antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam memberantas kejahatan lingkungan.
Masyarakat Balikpapan kini menunggu langkah konkret berikutnya. Kepastian hukum adalah harga mati; hanya dengan proses yang tuntas dan adil, rasa aman dapat pulih, dan kerusakan lingkungan dapat dicegah sebelum terlambat.(*/)
