PURUK CAHU, ajun.or.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan anggota DPRD Murung Raya, Fitriadi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Murung Raya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo mewakili Bupati, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan capaian positif yang patut diapresiasi. Namun demikian, fraksi juga mengingatkan masih terdapat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian lebih agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah pemeliharaan dan perawatan fasilitas publik. Fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap kondisi jalan, jembatan, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, rumah ibadah, serta berbagai sarana pelayanan masyarakat lainnya.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pelayanan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan sebagian warga, terutama di kawasan perkotaan. Menurut fraksi, peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses air bersih harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS meminta agar program bantuan pendidikan bagi mahasiswa disalurkan secara lebih tepat sasaran. Program tersebut diharapkan benar-benar menyentuh mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga dapat membantu mereka melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penguatan penyuluhan dan pendidikan keagamaan di wilayah pedesaan. Menurut fraksi, masih terdapat sejumlah desa yang memerlukan pendampingan dan pembinaan keagamaan, baik dalam aspek pendidikan agama maupun pelayanan sosial kemasyarakatan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), serta berbagai organisasi keagamaan lainnya guna meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi PKS berharap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan bermartabat. (hlmi).
