PURUK CAHU, ajun.or.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Forum Satu Data Indonesia (SDI) untuk wilayah Kabupaten Murung Raya, Rabu (25/6/2025).
Rapat ini di hadiri Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Drs. Sarwo Mintarjo mewakili Bupati, Heriyus. Turut hadir kepala Bapperida Murung Raya, Ferry Hardi, Sekretaris Diskominfo SP Kab. Murung Raya, Eberson dan Kabid Statistik, Nuryeni, Badan Pusat Statistik (BPS) Murung Raya dan jajaran serta stakeholder terkait.
Diketahui rapat koordinasi ini terhubung secara virtual dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) dan Plt. Kepala Diskominfo SP, Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan.
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Daerah Murung Raya, Drs. Sarwo Mintarjo menyampaikan bahwa data merupakan aset strategis yang sangat menentukan arah pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat.
“Pentingnya membangun ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung terwujudnya visi strategis Murung Raya EMAS Tahun 2030,” katanya.
Rapat ini Sarwo menjelaskan, membahas sejumlah agenda penting bersama Bappenas selaku simpul utama SDI Nasional, antara lain evaluasi pelaksanaan SDI di Kabupaten Murung Raya, penyusunan rencana aksi, validasi daftar data prioritas, serta integrasi portal data daerah dengan portal SDI Nasional.
“Di harapkan seluruh Perangkat Daerah dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sistem data yang andal dan berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran,” harap Sarwo.
Sementara itu, perwakilan BPS Kab. Murung Raya, Luthfan Shaoti menyampaikan bahwa sebagai pembina statistik sektoral, BPS mendorong seluruh Perangkat Daerah penghasil data untuk mengajukan rekomendasi statistik ke BPS.
Hal ini penting guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengelolaan data.
“Pelaksanaan program SDI merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang berbasis pada data yang valid dan terintegrasi. (helmi).
