PURUK CAHU, ajun.or.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah rencanakan akan bangun Sekolah Rakyat di Desa Karali, Kecamatan Tanah Siang. Bangun Sekolah Rakyat di Desa Karali tersebut merupakan salah satu program Nawacita Presiden Prabowo.
Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya, Rahmanto Muhidin mengatakan, ada empat program Nawacita Presiden RI, masuk ke Kabupaten Murung Raya, diantaranya, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan 3 juta rumah, kemudian koperasi desa merah putih.
“Untuk program sekolah rakyat, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah menyiapkan lahan, pembebasan lahan sampai hingga penetapan lokasi,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Untuk tahap awal penetapan program sekolah rakyat ini menurut Rahmanto, Pemkab Murung Raya sudah membeli lahan di Desa Karali dengan luas kurang lebih tujuh hektare yang saat ini dalam proses balik nama kepemilikan.
Setelah tahapan lahan selesai, Rahmanto menjelaskan lagi, Pemerintah Daerah diminta mengusulkan melalui Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.
Sekolah rakyat ini terdiri dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA serta juga bangunan untuk asrama serta peralatan pendukung lainnya. “Nah, untuk pembangunan sekolah rakyat berikut asramanya itu dibiayai oleh pemerintah pusat,” jelas Rahmanto.
Selain penentuan lokasi pembangunan, Pemerintah Daerah juga diberi kewenangan untuk menyiapkan tenaga pengajar, kemudian rekrutmen calon siswa-siswi yang bersekolah yang memiliki kategori khusus, seperti kemiskinan ekstrem, keluarga tidak mampu maupun anak yatim piatu.
Untuk target di 2025 ini, menurut Rahmanto Pemkab Murung Raya menargetkan penyelesaian masalah lahan termasuk mengirimkan proposal ke Kementerian Sosial, sehingga memasuki 2026 nanti pembangunan fisiknya bisa direalisasikan.
“Kemudian diharapkan di tahun 2027 nanti sekolah rakyat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan Bapak Presiden. Perlu saya tegaskan lagi sekolah rakyat ini bukan hanya gratis, akan tetapi semua kebutuhan hidup serta biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah,” demikian Rahmanto. (helmi).
