PURUK CAHU, Ajun.or.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, pada 12–13 November 2026.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh aparatur pengelola keuangan desa se-Kabupaten Murung Raya. Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“DPRD mendukung penuh kegiatan ini. Melalui Bimtek, perangkat desa dibekali pemahaman regulasi sehingga tidak lagi ragu dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujar Johansyah kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Bimtek tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Terlebih, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Kejaksaan Negeri, Inspektorat, BKAD, hingga Dinas Sosial.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut dinilai dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur desa, terutama terkait aspek regulasi, administrasi, hukum, dan pengawasan. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Sekretaris Desa Batu Makap, Muhammad Rifa’i. Ia mengaku materi yang diberikan selama Bimtek sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan pemahaman serta kepercayaan diri aparatur desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan.
“Banyak hal yang dulu kami ragukan, sekarang menjadi jelas. Pulang dari sini, kami ingin membawa ilmu, bukan hanya sertifikat,” ungkapnya.
Johansyah berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing. Ia menegaskan, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara bertanggung jawab karena dana yang dikelola merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (hmi).
