Puruk Cahu, ajun.or.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Kejaksaan Negeri setempat memperkuat pendampingan hukum bagi seluruh aparatur pemerintahan desa mendapat dukungan penuh dari jajaran legislatif. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkokoh tata kelola desa yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel di tengah masyarakat.
Langkah nyata tersebut terwujud dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pendampingan Hukum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung B Kantor Sekretariat Daerah pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kegiatan ini resmi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Lynda Kristiane, M.Tr.I.P., yang hadir mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E.
Menyambut baik kegiatan ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya sekaligus Ketua Fraksi PDI-P, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menegaskan bahwa pendampingan hukum bukan sekadar kegiatan rutin semata, melainkan fondasi utama dalam meningkatkan kapasitas para pengelola pemerintahan di tingkat paling bawah.
“Pendampingan hukum merupakan langkah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta mengelola anggaran desa agar benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Bebie kepada awak media, Rabu (21/10/2026).
Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan bahwa aparatur desa memikul tanggung jawab yang besar di hadapan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil dan setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas serta benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh warga.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum ini, diharapkan kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program di tingkat desa dapat diminimalisir. Tata kelola pemerintahan desa yang baik akan terwujud, sehingga pembangunan di Kabupaten Murung Raya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan semakin terpercaya di mata masyarakat. (hlmi).
